Pasal 22d Uud 1945

Pasal 22D Uud 1945. Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut Pasal 22A.

Bila dilihat dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 tersebut fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPD memang sangat terbatas Baik dalam bidang legislasi bidang anggaran serta bidang pengawasan Meskipun kedudukannya merupakan salah satu lembaga negara yang sejajar dengan DPR MPR Presiden MA MK dan BPK.

Pasal 22D Ayat 1 4 UUD 1945 BERCAMILAN

BAB VIIA DPD ( Pasal 22C22D) Pasal 22C ayat 1 tentang DPD dipilih melalui Pemilu ayat 2 tentang jumlah tiap daerah sama jumlah seluruh tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR ayat 3 tentang Bersidang min 1X setahun ayat 4 tentang UU Pasal 22D ayat 1 tentang Mengajukan RUU tentang daerah ayat 2 tentang DPD ikut membahas RUU ayat 3 tentang DPD mengawasi.

Ringkasan hapalan cepat Undang Undang Dasar 1945 ( UUD 45

DPD merupakan lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945 hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D Adapun dalam Pasal 22 D kewenangan DPD diatur sebagai berikut.

Amandemen UUD 1945

A Pasal 22D Ayat 1 UUD 1945 (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan.