Dpr Hak Angket Kpk. PDF fileKata Kunci DPR Hak Angket KPK Pemberantasan Korupsi ABSTRACT A decision of the Constitutional Court Number 36/PUUXV/2017 to examine the constitutionality of the object of House of Representatives inquiry to the Corruption Eradication Commission (KPK) raises various kinds of problems and legal debates especially whether it can the use of the House’s inquiry to.
Hak Angket KPK KPK menolak untuk memberikan rekaman BAP terhadap Miryam Haryani atas kasus eKTP BAP tersebut menyeret sejumlah nama besar anggota dan mantan anggota DPR Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan sidang paripurna tibatiba saja mengetok palu untuk menyetujui usulan Hak.
Aktivis anti korupsi: Hak angket DPR ke KPK salah alamat
hak angket yang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik semakin curiga adanya solidaritas untuk melindungi anggota DPR dari kasus dugaan korupsi pengadan KTP elektronik atau eKTP Dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta sejumlah nama anggota DPR disebut ikut mengancam anggota DPR Miryam S Haryani.
Pansus Angket KPK berakhir, ketua DPR Bambang …
Koalisi antihak angket KPK yang terdiri dari berbagai LSM mengadukan 25 anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR “Saat pansus hak angket disahkan tidak mencapai jumlah tersebut Jelas.
KONSTITUSIONALITAS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN …
Susanto Mei “Hak Angket DPR KPK dan Pemberantasan Korupsi” Integritas Vol 4 No 2 Desember 2018 Weruin Urbanus Ura “Logika Penalaran dan Argumentasi Hukum” Jurnal Konstitusi Vol 14 No 2 Juni 2017 Peraturan Perundangundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstirusi Republik.
Survei Smrc Publik Tolak Dpr Hak Angket Kpk
RI DALAM SISTEM VS KEBERADAAN KPK HAK ANGKET DPR
Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Makalah Hak Angket terhadap
DPR, KPK dan (PDF) Hak Angket Pemberantasan Korupsi
Angket KPK Ini Klarifikasi MK Atas Putusan Hak
KOMISI PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET DEWAN
Fahri Hamzah setujui secara sepihak usul hak angket
Inkonstitusional KPK Bukan Eksekutif, Hak Angket KPK
Mata Mata Politik
PROPAGANDA HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK (Analisis
Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr
PDF fileHAK ANGKET DPR TERHADAP KPK Novianti Abstrak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU No17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) Dalam pertimbangannya MK menilai KPK termasuk lembaga eksekutif yang melaksanakan fungsi.